Kawasan Percontohan BKPP
Desa Lhok Pusong
Desa Lhok Pusong, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, merupakan desa binaan BKPP yang diarahkan menjadi kawasan percontohan kemandirian ekonomi berkelanjutan dan lumbung pangan bagi Pidie Jaya dan Aceh.
Pengembangan kawasan dilakukan dengan mengintegrasikan pertanian, peternakan, perikanan, agrowisata, pengolahan hasil dan limbah, pendidikan masyarakat, serta pengembangan kewirausahaan.
Dasar Dukungan
Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
Pengembangan Desa Lhok Pusong didukung melalui Surat Rekomendasi Bupati Pidie Jaya Nomor 383.1/V/2026 tertanggal 18 Mei 2026.
Pemanfaatan Kawasan
18 Hektare untuk ekosistem ekonomi masyarakat
6 Ha
Hortikultura & Buah
Pengembangan tanaman hortikultura dan buah produktif.
5 Ha
Agrowisata
Kawasan edukasi pertanian dan peternakan yang terbuka bagi masyarakat.
2 Ha
Peternakan
Area peternakan termasuk tiga kandang sapi.
2 Ha
Perikanan Air Tawar
Pengembangan usaha perikanan air tawar sebagai bagian dari ekonomi kawasan.
2 Ha
Embung & RTH
Embung dan ruang terbuka hijau untuk mendukung fungsi kawasan.
1 Ha
Fasilitas Pendukung
Kantor cabang, ruang pelatihan IKM, gudang, mushalla, parkir, dan pusat olahraga.
Sentra Pengembangan
Dari lahan menjadi ekosistem pemberdayaan.
Kawasan ini diarahkan menjadi sentra pangan, pusat pengolahan pakan fermentasi dan pupuk, sekaligus pusat pembelajaran dan kewirausahaan masyarakat.
Arah Pengembangan
Desa percontohan kemandirian ekonomi berkelanjutan
Kemandirian Ekonomi
Menciptakan aktivitas ekonomi produktif yang dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ketahanan Pangan
Memperkuat produksi pangan dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.
Pusat Pembelajaran
Menjadikan kawasan sebagai tempat belajar pertanian, peternakan, kewirausahaan, dan pengelolaan lingkungan.
Model yang Dapat Dikembangkan
Menghasilkan pengalaman dan praktik yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan kawasan pemberdayaan lainnya.
“Membangun desa bukan hanya membangun fasilitas, tetapi membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola masa depannya.”